TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi. Alasannya DKI memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besar.
"Potensi terjadinya kebocoran tentu saja dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi," kata Alexander Marwata ketika memberikan sambutan pada bimbingan teknis integritas keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022.
Menurut dia, besaran APBD DKI sama dengan seluruh provinsi di Sumatera atau gabungan APBD Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Berdasarkan pemetaan KPK, ucap Alexander, celah terjadinya korupsi paling banyak di sektor pengadaan barang dan jasa, kemudian perizinan, hingga aksi jual beli jabatan.
Di DKI Jakarta, menurut Alexander, anggaran pengadaan barang dan jasa terbilang tinggi dari total APBD DKI sekitar Rp80 triliun. Ia pun meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat terutama terkait pengadaan barang dan jasa.
Sedangkan, lelang jabatan di DKI sudah diadakan secara terbuka namun di banyak daerah aksi jual beli jabatan masih kerap ditemukan.
Menurut Alexander, pendidikan integritas dari sumber daya manusia (SDM) di Pemprov DKI Jakarta yang dimulai dari keluarga para pejabat amat penting. KPK telah membuat program bimbingan teknis soal integritas kepada para pejabat DKI mulai dari wali kota, bupati hingga para kepala dinas dan keluarganya meliput suami atau istri pejabat.
"Bagaimana KPK mencegah terjadinya penyimpangan tersebut? Salah satunya membangun budaya integritas di lingkup keluarga sebagai lingkup paling kecil, contohnya harus ada kerja sama antara suami istri," ucap dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengharapkan program bimbingan teknis tersebut diharapkan integritas keluarga pejabat DKI itu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
"DKI Jakarta memang memiliki anggaran segitu besar, cukup menggoda bagi jajaran semua. Kami bersyukur alhamdulillah sejauh ini di lingkungan pejabat masih bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Riza Patria.
Selanjutnya: KPK Ungkap Eks Pejabat Pemprov DKI Cairkan Cek Rp 35 Miliar
